BANTUL - Kepala Rupbasan Kelas II Bantul, Muhammad Syukron Anshori mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara daring dari ruang kerjanya yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Hukum dan HAM RI terpusat dari Ballroom Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta dan diikuti oleh Kepala UPT jajaran Pemasyarakatan se-Indonesia pada Selasa (18/7/2023).
Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan melakukan evaluasi kinerja hingga ke unit kerja terkecil. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Inspektorat Wilayah V Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam sosialisasi ini, Inspektur Wilayah V, Marasidin Siregar, menguraikan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Evaluasi tersebut meliputi pendokumentasian dan analisis data, pengumpulan data melalui survey dan check list, komunikasi tanya jawab, observasi data dan informasi, serta studi dokumentasi melalui sumber literasi. Beberapa variabel penilaian yang diungkapkan mencakup kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Seluruh Satuan Kerja Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis harus melakukan penilaian mandiri dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Lembar Kerja Evaluasi. Data dukung yang relevan harus dilampirkan dan laporan hasil penilaian mandiri harus disampaikan pada tanggal 24 Juli 2023.
Kepala Kantor Wilayah dan Tim Penilai Mandiri tingkat wilayah bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja mandiri seluruh UPT di wilayahnya. Proses ini melibatkan pengecekan teliti terhadap dokumen yang dilampirkan untuk memastikan kebenaran dan ketepatan data.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi AKIP ini, diharapkan terbentuk budaya kinerja yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan prestasi organisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh peserta harus menjalankan penilaian mandiri dengan sungguh-sungguh guna mencapai tujuan tersebut.(sam)
#Kemenkumham
#kanwilKumhamDIY
#Rupbasan
#RupbasanBantul
